Pengibaran Simbol Politik di Tengah Bencana Dinilai Mengganggu Fokus Kemanusiaan

ACEH — Pengibaran simbol politik di tengah situasi bencana di Aceh dinilai berpotensi mengganggu fokus utama penanganan kemanusiaan. Mahasiswa S2 Magister Administrasi Publik Universitas Malikussaleh, Sofyan, S.Sos, menegaskan bahwa bencana seharusnya menjadi ruang netral yang bebas dari kepentingan simbolik dan politik identitas.

“Dalam kondisi darurat, yang dibutuhkan masyarakat adalah kehadiran negara dan solidaritas sosial, bukan simbol politik yang memicu ketegangan baru, ” ujar Sofyan, Sabtu, 3 Januari 2026.

Baca juga: Tuduhan Korupsi Ratusan Miliar oleh Beberapa Media juga yang Dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI tidak Memiliki Dasar Hukum Kuat

Menurut Sofyan, Aceh memiliki sejarah konflik yang panjang, sehingga setiap simbol politik tertentu memiliki dampak psikologis dan sosial yang sensitif. Ia menilai kemunculan kembali simbol tersebut di tengah bencana justru berisiko mengalihkan perhatian publik dari penderitaan korban.

“Aceh pascaperdamaian memang tidak sepenuhnya lepas dari residu konflik, tetapi membawa simbol itu ke ruang kemanusiaan adalah langkah yang tidak rasional dan tidak berpihak pada korban, ” katanya.

Baca juga: Dr. Hendri: Tidak Ada Yang Salah dengan Pilkada Langsung, Mental Politisinya Saja yang Korup!

Ia menjelaskan, kelompok-kelompok yang masih mengusung narasi etno-nasionalisme saat ini berada dalam kondisi terfragmentasi dan tidak memiliki konsolidasi politik yang jelas. Karena itu, menurut dia, aksi simbolik semacam ini sulit dibaca sebagai gerakan politik yang terorganisir.

“Kalau benar ini perjuangan rakyat, waktunya sangat keliru. Bencana bukan panggung politik, melainkan ruang empati dan kerja kemanusiaan, ” ujar Sofyan.

Baca juga: Sejarah! 3 Periode Sachrudin Kembali Pimpin Golkar Kota Tangerang, Fokus Kader Militan

Sofyan menilai penggunaan simbol politik dalam situasi krisis lebih tepat dipahami sebagai bagian dari politik ketegangan. Simbol, kata dia, bekerja cepat memancing respons keamanan dan menghidupkan kembali stigma lama terhadap Aceh sebagai daerah rawan.

“Yang dirugikan jelas masyarakat sipil Aceh. Stigma lama muncul kembali, ruang demokrasi menyempit, dan pendekatan keamanan mendapatkan pembenaran, ” katanya.

Baca juga: Politik Sebagai Jalan Pengabdian Jamaluddin Idham: Setahun Kiprahnya sebagai Ketua PDI Perjuangan Aceh di DPR RI

Ia menegaskan, korban bencana tidak memperoleh manfaat apa pun dari pengibaran simbol tersebut. Sebaliknya, agenda pemulihan justru terancam tergeser oleh narasi politik dan keamanan.

“Aceh hari ini tidak kekurangan simbol, tetapi kekurangan agenda substantif. Yang dibutuhkan warga adalah pemulihan ekonomi, tata kelola bencana yang adil, dan jaminan hidup layak, ” ujar Sofyan.

Menurut dia, selama politik simbol terus dimainkan tanpa arah yang jelas, Aceh akan terus berada dalam lingkaran ketegangan yang berulang. “Ini bukan membawa Aceh lebih dekat pada keadilan, tetapi justru mempertahankannya dalam bayang-bayang konflik, ” katanya.

Sofyan menegaskan bahwa bencana seharusnya menjadi momentum memperkuat solidaritas, bukan membuka kembali luka sejarah. “Kemanusiaan harus ditempatkan di atas simbol dan kepentingan politik apa pun, ” ujarnya. (Muhammad)